Kita Juga Bisa Membantu BPK Kawal Harta Negara

Pembangunan di masa sekarang, terutama sejak tahun 2015, demikian pesat dan cepat. Infrastuktur berdiri tegak di mana-mana dan memudahkan hidup masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di desa terpencil, bahkan wilayah Papua yang dulunya tak terjangkau pembangunan infrastuktur sekarang sudah dilakukan pembangunan besar-besaran. Tujuan pembangunan tentu saja meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertanyaan saya, kenapa pembangunan baru terlihat wujudnya sekarang, kenapa dulu pembangunan tidak sepesat ini?

BPK Kawal Harta Negara Dengan Menyelamatkan Uang Rakyat

Jadi, kenapa pembangunan sebelum tahun 2015 tidak sepesat sekarang? Jawabannya terletak pada banyaknya uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017, BPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai 13,70 triliun rupiah. Jumlah ini berdasarkan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara, koreksi subsidi, dan koreksi cost recovery. Laporan ini diserahkan oleh Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua BPK, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017. Kebayang tidak sih kalau uang sebesar itu hilang akibat masuk ke kantong oknum tak bertanggung jawab. Padahal dengan uang senilai 13 triliun itu, ada cukup banyak sekolah atau fasilitas yang bisa dibangun bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kasus lain yang pertengahan tahun 2017 lalu sempat bikin gempar adalah dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina senilai hampir 599,29 miliar rupiah. Untungnya, kasus ini terbongkar berkat kegigihan BPK dalam melakukan audit, yang menemukan adanya penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pembayaran untuk kegiatan investasi saham PT Sugih Energy. Kasus ini pun dilaporkan BPK ke Kejaksaan Agung dan segera ditindaklanjuti.

Masih butuh contoh kasus lain? Ah, saya rasa satu contoh kasus saja sudah cukup. Untuk kasus lainnya, kamu bisa cari sendiri di internet. Pasti ada lebih banyak lagi harta negara yang bablas ke kantong pribadi akibat keserakahan. Orang-orang yang melakukan korupsi itu lupa kalau dalam uang negara yang mereka “curi”, ada uang milik yang didapat dari pembayaran pajak, yang seharusnya dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Untuk mencegah kehadiran lebih banyak “pencuri” uang negara inilah BPK hadir dan berperan penting. Ya, tugas utama BPK adalah mengawal harta negara. Lalu, bagaimana caranya BPK kawal harta negara?

Sistem Kerja BPK

Sederhananya, BPK kawal harta negara dengan cara melakukan pemeriksaan keuangan negara, yang meliputi penerimaan negara, baik berupa pajak dan non pajak, seluruh aset dan utang-piutang negara, penempatan kekayaan negara, serta penggunaan pengeluaran negara. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap seluruh lembaga yang mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan negara, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, juga lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara (LPS, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang seperti KPK, KPU, KPI, dan sebagainya, dan lembaga atau badan swasta yang menerima atau mengelola uang negara.

Setelah selesai melakukan pemeriksaan, seluruh hasil pemeriksaan kemudian diserahkan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Jika dalam proses pemeriksaan ternyata ditemukan kejanggalan, maka penyelidikan lebih lanjut dilakukan dengan cara melaporkan ke aparat penegak hukum (kepolisian). Meskipun tindak pidana telah dilaporkan ke kepolisian, tetap saja BPK memantau tindak lanjut tersebut untuk mengetahui hasil akhirnya.